Sebagai langkah strategis menghadapi dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025, pemerintah mengeluarkan kebijakan penting untuk mendukung pekerja di sektor padat karya. Salah satu upaya yang diambil adalah menanggung Pajak Penghasilan...
Pada awal tahun 2025, pemerintah akan memberlakukan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% sesuai ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari reformasi perpajakan untuk memperkuat penerimaan...
Pemerintah telah mengumumkan perpanjangan kebijakan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga tahun 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi...
Mulai 1 Januari 2025, pemerintah akan secara resmi memberlakukan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan ekonomi. Meski begitu,...
Penyidikan tindak pidana perpajakan merupakan langkah penting dalam menegakkan hukum di bidang perpajakan di Indonesia. Wajib pajak yang lalai memenuhi kewajibannya berpotensi menghadapi tindakan hukum dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penyidikan adalah tahapan...
Dalam dunia perpajakan, Faktur Pajak memiliki peran yang sangat penting, terutama bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Faktur Pajak merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai bukti atas pemungutan pajak dalam transaksi penyerahan barang...
