Di era digital, pembayaran pajak kini lebih mudah dan efisien berkat teknologi. Dengan sistem e-billing, wajib pajak bisa membayar melalui ATM, Internet Banking, dan aplikasi online yang terhubung dengan bank. Meskipun proses ini lebih praktis, penting untuk menyimpan bukti pembayaran guna menghindari masalah saat audit oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Artikel ini akan membahas Bukti Penerimaan Negara (BPN Pajak) secara mendetail.

Apa Itu Bukti Penerimaan Negara?

Bank atau pos persepsi menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN Pajak) dalam transaksi penerimaan negara, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.05/2014. BPN menggunakan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan setara dengan Surat Setoran Pajak (SSP). Berdasarkan surat edaran DJP nomor S-29/PJ.13/2014, BPN yang diterbitkan melalui sistem MPN G-2, termasuk salinan dan fotokopinya, diperlakukan sama dengan SSP. Jika terjadi perbedaan data, sistem elektronik Kementerian Keuangan dianggap sah.

Bentuk-Bentuk Bukti Penerimaan Negara

Bukti Penerimaan Negara memiliki beberapa bentuk yang dapat diterima sebagai bukti sah transaksi pembayaran pajak, tergantung pada metode pembayaran yang digunakan. Bentuk-bentuk tersebut meliputi:

  1. Dokumen Fisik dari Bank atau Pos Persepsi
    Bank atau pos persepsi menerbitkan bukti pembayaran ini secara langsung melalui teller. Mereka mencetak dan memberikan dokumen tersebut kepada wajib pajak setelah pembayaran dilakukan menggunakan kode tertentu.
  2. Struk dari ATM atau EDC
    Mesin ATM (Automatic Teller Machine) atau EDC (Electronic Data Capture) menghasilkan struk sebagai bukti transaksi ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Struk ini mencatat rincian transaksi, seperti jumlah pembayaran dan waktu pembayaran.
  3. Dokumen Elektronik
    Dalam era digital, pengguna dapat menerima bukti pembayaran dalam bentuk dokumen elektronik. Bukti ini dihasilkan melalui transaksi yang mereka lakukan via internet banking atau mobile banking. Mereka biasanya dapat mengunduh dan mencetak dokumen ini untuk keperluan dokumentasi.
  4. Bentuk Teraan pada Surat Setoran Pajak (SSP)
    Untuk pembayaran melalui teller bank atau pos persepsi, petugas dapat mencantumkan elemen-elemen data dari BPN pada SSP, sehingga mengaitkan kedua dokumen ini sebagai bukti pembayaran yang sah.

Elemen-Elemen dalam Bukti Penerimaan Negara

Setiap BPN Pajak harus mencantumkan elemen-elemen berikut:

  1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN.
  2. Nomor Transaksi Bank (NTB) atau NTP.
  3. Kode Billing
  4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP
  5. Nama Wajib Pajak.
  6. Alamat Wajib Pajak.
  7. Nomor Objek Pajak (NOP).
  8. Kode Akun Pajak.
  9. Kode Jenis Setoran.
  10. Masa Pajak.
  11. Tahun Pajak.
  12. Nomor Ketetapan Pajak.
  13. Tanggal Bayar.
  14. Jumlah Pembayaran.

Elemen-elemen ini memastikan bahwa instansi terkait mencatat dan dapat memverifikasi setiap pembayaran yang wajib pajak lakukan, misalnya dalam proses audit pajak.

Cara Mudah Mencetak Lembar BPN Pajak

Setelah wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara online, mereka dapat mencetak BPN Pajak dengan langkah-langkah berikut:

  1. Akses sistem e-Billing dan sesuaikan masa pajak yang ingin Anda cetak.
  2. Cari dan klik ikon “PDF” yang ada di layar sistem.
  3. Klik tombol “Unduh BPN” yang muncul pada layar.
  4. Setelah file terunduh, cetak dokumen Bukti Penerimaan Negara sebagai arsip pribadi.

Langkah ini memastikan bahwa wajib pajak memiliki salinan fisik atau elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti saat diperlukan, misalnya untuk keperluan audit atau administrasi lainnya.

Kesimpulan

Menyimpan bukti pembayaran pajak dengan benar merupakan langkah penting untuk memastikan kepatuhan pajak dan menghindari masalah di masa depan. Bukti Penerimaan Negara (BPN Pajak) memainkan peran vital sebagai dokumen resmi yang mencatat transaksi pembayaran pajak. Dengan memahami pengertian, bentuk, dan elemen-elemen BPN serta prosedur pencetakannya, wajib pajak dapat lebih siap menghadapi kemungkinan audit atau permasalahan terkait pajak.

Baca Lainnya: Cara Mudah Daftar NPWP Secara Online Beserta Syarat yang Dibutuhkan

Untuk informasi lebih lanjut atau bantuan mengenai kewajiban perpajakan Anda, jangan ragu untuk menghubungi Kantor Konsultan Pajak Ashadi dan Rekan. Kami siap membantu Anda dalam memastikan kepatuhan pajak dan memaksimalkan efisiensi pengelolaan pajak Anda.

Hubungi kami di Ashadi dan Rekan untuk konsultasi pajak yang tepat dan terpercaya.

KPP Ashadi dan Rekan

KKP ASHADI DAN REKAN merupakan bagian dari firma Ashadi dan Rekan yang berdiri di tahun 2015 dan telah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan KMK No. 84/KM.1/PPPK/2015, Tanggal 17 November 2015. Dalam menjalankan usahanya perusahaan memberikan pelayanan jasa konsultasi pada bidang konsultasi perpajakan, transfer pricing documentation, litigasi pajak dan training.

Hubungi Kami :

Hotline : +6221 22085079

Call/WA : +62 818 0808 0605

               +62 812 1009 8813

Email : info@kkpashadirekan.com